Kebijakan Fiskal – Pengertian, Contoh, Fungsi, Jenis Dan Bentuknya

Kebijakan Fiskal – Pengertian, Contoh, Fungsi, Jenis Dan Bentuknya

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal – Pengertian, Contoh, Fungsi, Jenis Dan Bentuknya – DosenPendidikan.Com – Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur besar penerimaan dan pengeluaran negara.


Kebijakan Anggaran

  • Kebijakan anggaran atau biasa disebut politik anggaran lazim digunakan pemerintah suatu negara dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya.
  • Macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran

Berikut adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran:

  1. Anggaran Berimbang, terjadi bila pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.
  2. Anggaran Defisit, anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara.
  3. Anggaran Surplus, anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

Pengertian Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan Fiskal yaitu merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan ( berupa pajak ) pemerintah. Kebijakan fiskal ini sangat berbeda sekali dengan kebijakan moneter yang bertujuan men-stabilkan suatu perekonomian dengan cara mengontrol dalam tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal ialah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variable-variable berikut ini :


  • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
  • Pola persebaran sumber daya
  • Distribusi pendapatan

Pemerintahan menjalankan kebijakan fiskal ialah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya sebuah perekonomian atau dengan perkataan yang lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.


kebijakan fiskal


Kebijakan Fiskal Menurut Para Ahli

  • Menurut Alam ( 2007: 57 )
    menyatakan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
  • Menurut Ahman ( 2007: 126 )
    Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik.
  • Menurut Tim Visi Adiwidya ( 2015: 92 )
    Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pendapatan dan pengeluaran negara, pendapatan tersebut berupa pajak.
  • Menurut Haryadi ( 2014: 82 )
    Menyatakan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
  • Menurut Zain ( 2008: 12 )
    Instrumen yang digunakan untuk kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Menyatakan pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalan fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak.

  • (John F.Doe :1968)
    Kebijakan fiskal atau yang sering juga disebut sebagai kebijakan stabilitas dan pembangunan adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki
  • Kebijakan fiskal mempunyai tujuan tujuan yang sama dengan kebijakan moneter atau kredit, yang berusaha untuk mencapai tujuan tujuan tersebut dengan mengubah penyediaan dan biaya modal uang, terutama dengan mengubah posisi cadangan bank komersiil;
  • (Dirk,J.Wolson Dalam Suparmoko :1968)
    Ruang lingkup Kebijakan fiskal meliputi semua tindakan atau usaha untuk meningkatkan keejahteraan umum melalui pengawasan pemerintah terhadap sumber-sumber ekonomi dengan menggunakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan –perusahaan.

Dasar Pikiran Kebijakan Fiskal

(Suparmoko : 1986)

  • Kebijakan fiskal didasarkan pada pemikran bahwa “pemerintah tidak dapat disamakan dengan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan”
  • Umumnya individu akan mengurangi pengeluaran, apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah sebaliknya, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka hal itu justru akan berakibat menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat, dan menurunnya pendapatan masyarakat berarti akan menurunkan penerimaan pemerintah dikemudian hari;
  • Selaian itu dalam masa depresi, banyak dana masyarakat yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.

Tujuan Kebijakan Fiskal

  • Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap.
  • Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
  • Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
  • Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan.
  • Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiscal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
  • Alam ( 2007: 58 )
    Menyatakan tujuan dari kebijakan fiskal yaitu memperbaiki kondisi ekonomi, mengupayakan adanya kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal yang Disengaja

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu (gelombang konjungtur), dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajkaan atau pengubahan pengeluaran pemerintah.


Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizer)

Kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitaya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional.


Kebijakan Fiskal Pada Ekonomi Makro

Dari sudut Ekonomi Makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

  • Kebijakan fiskal ekspansif

Adalah kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

  • Kebijakan fiskal kontraktif

Adalah kebijakan untuk menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.


Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

Kebijakan yang Menyangkut Pembelian Pemerintah atas Barang dan Jasa

Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”.Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat.Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.


Kebijakan yang Menyangkut Perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas.Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan.Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut.Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak).Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya.


Kebijakan yang Menyangkut Pembayaran Transfer

Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen “G” di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa.


Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.


Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:


  1. Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
  2. Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.


Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.


Fungsi Kebijakan Fiskal

  1. Fungsi Alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.
  2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.
  3. Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. ( Soediyono,R,1992,h.89 )

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional.Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk menigkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang.Jadi, dalam hal ini, sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.


Pengelolaan Anggaran

Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan.Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.


Stabilisasi Anggaran Otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja.Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program.Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.


Anggaran Belanja Seimbang

Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.


Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat diperinci berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan.

Arah kebijakan fiskal dalam APBN

  • Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi.
  • Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

  1. Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
  2. Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal.
  3. Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB.
  4. Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  5. Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
  6. Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  7. Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
  8. Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat.
  9. Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  10. Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:

  1. Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga
  2. Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu
  3. Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi

Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produktif.

Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilaksanakan kebijakan fiskal sebagai berikut :

  1. Mengubah Pengeluaran Pemerintah
  2. Mengubah Tingkat Pajak
  3. Pinjaman Paksa

Hubungan Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter

  • Antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dan atau memperkuat satu sama lain;
  • Pada awalnya pemerintah pemerintah menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan (mengurangi ketidak stabilan ekonomi) yakni dengan kebijakan uang ketat (tight money polecy) pada saat terjadi inflasi dan memperlonggar kredit (easy money polecy) pada saat terjadi depresi ;
  • Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank -Bank Umum dibawah kendali bank sentral; yakni dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat, sampai tercapai stabilitas perekonomian;
  • Apabila kebijakan moneter tersebut ternyata tidak dapat menormalkan keadaan ekonomi ( stabilitas) maka pemerintah melengkapinya dengan kebijakan fiskal, kendati kebijakan fiskal cenderung kaku dan kurang bisa diterima oleh masyarakat, berbeda halnya dengan kebijakan moneter yang lebih luwes dan dalam banyak hal lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi kurang efektivitas kebijakan
fiskal di Indonesia

  • Kelembagaan yang belum memadai, terutama dalam tingkat pelaksanaanya;
  • Tingkat monetisasi perekonomian relatif masih rendah, demikian pula tingkat penggunaan jasa per bankan;
  • Peranan uang giral relatif masih rendah atau belum optimal;
  • Jaringan perbankan sekalipun sudah cukup luas dan didukung oleh teknologi yang canggih, tetapi pasar uang dalam negeri masih belum cukup berkembang, sehingga piranti moneter belum dapat digunakan secara efektif dan efisien;
  • Piranti moneter adalah berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan uang primer (yang merupakan kewajiban otoritas moneter) dan dikuasai otoritas moneter;

Gambar  Kerangka Umum Kebijakan Fiskal

Gambar kerangka umum kebijakan fiskal

  • Bank sentral pertama-tama menetapkan target kebijakan yang akan dicapai, apakah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, terbukanya kesempatan kerja atau keseimbangan neraca pembayaran;
  • Target tersebut ditetapkan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat;
  • Berhubung bahwa variabel variabel utama pasar uang, yakni suku bunga dan jumlah uang beredar mempunyai peranan yang sangat menentkan dapat dicapainya target atau tidak maka tahap selanjutnya adalah;
  • Memilih variabel pasar uang yang paling tepat untuk dikontrol, agar perkembangannya dapat mencapai sasaran;

  • Indikator pasar uang sering bergejolak sesuai dengan perubahan perubahan yang terjadi pada kekuatan kekuatan yang bergerak di pasar uang, yaitu berupa permintaan dan penawaran uang;
  • Indikator yang dipilih harus dapat dikendalikan, kearah perkembangan yang menunjang pencapaian target yang telah ditentukan;
  • Pengendalian dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter yang dimiliki, yakni reserve requirement, open market operation dan discount rate policy

Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar.


Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.


Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.


Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter yaitu dengan pengketatan jumlah kredit (tight money policy) atau dengan memperlonggar perkreditan (easy money policy) yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu biasanya Bank Sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan deking (legal reserve requitment) ataupun kembali atau menjual surat berharga.


Dalam masa depresi Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking Bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. dengan demikian maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan terobati. Sebaliknya bila perekoniman mengalami inflasi pengeluaran investasi dan konsumsi akan dikekang dengan politik pasar terbuka lewat penjualan obligasi negara sehingga ini menyerap uang yang beredar dan akan mengurangi deking bank-bank itu dan jumlah uang beredar akan turun.


Pada tahun 1930-an terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat mengatasi depresi sebab tingkat bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi, karena orang lebih senang menyimpan uang tunai. Dengan kata lain permintaan akan  uang tunai untuk sekedar menganggur (idle balances) menjadi elastis sempurna pada tingkat bunga yang rendah. Dengan kegagalan kebijakan moneter itu, maka kebijakan fiskal menjadi penting. Tetapi sayangnya kebijakan fiskal lebih kaku dibanding dengan kebijakan moneter, dan umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima oleh masyarakat daripada kebijakan fiskal.


Pengaruh Resiko Kebijakan Fiskal

Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :

  1. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
  2. Meningkatkan keterbukaan fiskal.
  3. Meningkatkan tangung jawab fiskal.
  4. Menciptakan kesinambungan fiskal.

Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :


Resiko Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.


  • Inflasi

Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisarantara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011.Dengan demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.


  • Harga Minyak

Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.


Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro

Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya :


  • Resiko Pasar

Resiko Pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.


  • Sedangkan Resiko Pembiayaan

Resiko Pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.

  • Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait.Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.


  • Resiko Reputasi

Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.


Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.


Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.


Dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal  dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.


Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Penerapan kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Perkembangan APBN di Indonesia  dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa perubahan mendasar. Perubahan tersebut terjadi baik dalam faktor ekonomi, seperti variabel-variabel ekonomi makro maupun faktor nonekonomi, seperti perubahan kondisi sosial-politik di dalam negeri dan luar negeri.


Menurut Gambar 2.1, penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2008 selalu meningkat diiringi dengan belanja negaranya. Namun pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global Amerika yang kemudian berdampak pada APBN Indonesia, yaitu terjadi penurunan penerimaan negara dan belanja negara pada tahun 2009.

penerimaan negara dan belanja negara pada tahun 2009

Krisis keuangan global mengakibatkan turunnya nilai tukar rupiah sehingga penerimaan negara yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami penurunan. Dampak krisis keuangan global lainnya adalah terjadinya peningkatan laju inflasi yang menyebabkan beberapa perusahaan terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya, maka penerimaan negara berkurang dari sisi pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pada tahun 2009 terjadi defisit APBN yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,6 triliun rupiah.


Defisit APBN menandakan pengeluaran negara yang lebih besar daripada penerimaannya. Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,9 % artinya, Indonesia dapat menghimpun dana sebesar 0,9 % dari PDB untuk menutup defisit APBN  pada tahun 2006. Semakin besar nilai persentase defisit APBN terhadap PDB semakin membahayakan keadan perekonomian di negara Indonesia. besarnya tingkat prosentase tersebut.

Rasio defisit APBN terhadap PDB Tahun 2006-2010

Pada tahun 2010 penerimaan negara kembali meningkat sebesar 992,3 triliun rupiah dari yang sebelumnya sebesar 847,1 triliun rupiah pada tahun 2009. Pengeluaran negara juga ikut mengalami peningkatan seiring pulihnya penerimaan negara sedangkan defisit APBN mengalami penurunan sebesar 46,8 triliun rupiah. Kondisi APBN yang membaik ini disebabkan adanya penerapan kebijakan oleh pemerintah dengan nama “Program Stimulus Fiskal” pada tahun 2009. Program pemerintah ini bertujuan untuk:


  1. Memelihara serta meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 sampai dengan 4,7 persen. Stimulus fiskal diberikan dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan, pemberian berbagai subsidi (misal: subsidi harga), peningkatan gaji pokok PNS, TNI, Polri.
  2. Menjaga daya tahan sektor usaha dalam menghadapi krisis global. Stimulus perpajakan diberikan dalam bentuk penurunan tarif tunggal PPh badan, pemberian subsidi berupa pembebasan bea masuk, fasilitas PPN, fasilitas PPh pasal 21 karyawan, potongan tarif listrik untuk industri, dan penurunan harga solar.

Menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Pemerintah mengalokasikan stimulus fiskal pada belanja infrastruktur dan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).


Demikianlah pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal – Pengertian, Contoh, Fungsi, Jenis Dan Bentuknya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂

Send this to a friend