Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin

Diposting pada

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sedangkan sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu.

Sistem-Ekonomi-Di-Masa-Demokrasi-Terpimpin

Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara  lain ideologi  bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah.


Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat, dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi.


Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi.  Setelah masa Reformasi sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.


Pemikiran ekonomi pada era 1950an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis China sebgai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin  diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet pada era demokrasi parlementer.


Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awl berlakunya herordering ekonomi. Dimana lat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara atau minimal di bawahpengawasan Negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan anatara lain membentuk Dewan Prancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.


Kebjakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keungan dan perekonomian Negara. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai starategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.


Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.


Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Berikut ini terdapat beberapa dinamika politik masa demokrasi terpimpin, terdiri atas:


  1. Menuju Demokrasi Terpimpin

Kehidupan social politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan basar terhadap pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik.


Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya cabinet berkaki empat yang anggotanya tersiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalalam masyarakat.


Presiden menekankan bahwa Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggati dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan social dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang tekandung dalam konsepsi tersebut:

  • Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan system demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
  • Pembentukan cabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan funsional atau golongan karya.

Upaya menuju Demokrai Terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrsi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.


Pada tanggal 3 juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pada hari minggu, 5 juli 1959 pukul 17.00 uoacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit, 3 hal pokok Dekrit oleh Presiden Soekarno:

  1. Menetapkan pembubaran konstituante
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetaoan dekrit dan tidak berlakunya lagu UUD sementara (UUDS)
  3. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 juli 1959, Soekarno mengumumkan cabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam cabinet ini Soekarno berlau sebagai Perdana Menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua wakil yaitu dr. Leimana dan dr. Subandrio.


Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringtan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, domokrasi, anti imperialism-imperialisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato terebut diberi judul “Penemuan Kembali Revoluso Kita”.


Sementara itu konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dambak pembubaran DPR oelh Presiden Soekarno pada tanggal 5 maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik dan golongan fungsional.


  1. Peta Kekuatan Politik Nasional

Antara tahun 1960-1965, kekuatan poitik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasan Negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekutan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno.


Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk cabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangn dar kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dakam MPRS, DPRGR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR).


Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan territorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumata Utara), Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik pki disini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.


  1. Pembebasan Irian Barat

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah cabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957, jalan lain yang dilakukan adalah elancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur militer.


Dalam rangka perjuanganpembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :

  • Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda.
  • Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Akhirnya pada tanggal 15 agustus 1962 ditanda tangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB.


  1. Konfrontasi Terhadap Malaysia

Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokoloniaisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia, oleh karena itu berdirinya Negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.


Untuk meredekan ketegangan di anatar tiga Negara tersebut kemudian diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philiphina dan Indonesia) di Filiphina pada tanggal 31 juli-5 agustus 1963. Untuk menjalankan konfrontasi dwikora, Presiden Soekarno membentuk komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan knfrntasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Ri menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 juni 1964.


Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin

Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah.


Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yamin sebagai wakil kepala menteri . Adapun tugas dari Dewan Perancang Nasional tersebut adalah :

  1. Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap.
  2. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.

Tugas dan bidang kerja badan ini secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang No. 80/1958, 19 Januari 1958, serta Peraturan Pemerintah No.2/1958. Pada 26 Juli 1960 dikeluarkanlah sebuah susunan kebijakan perekonomian yang dinamakan Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencan Tahapan tahun 1961-1969. Rancangan kebijakan ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP No. 2/MPRS/1960.


  • Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

   Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.


Tugas Depernas :

  1. Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana
  2. Menilai Penyelenggaraan Pembangunan

Hasil yang dicapai :

  1. Dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS.
  2. Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
  3. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Tugas Bappenas :

  • Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah.
  • Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
  • Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

  • Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan Devaluasi :

  1. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
  2. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
  3. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.

  • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
  • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
  • Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.


Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :

Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.

Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.

Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.


  • Kenaikan laju inflasi

Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :

  1. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.
  2. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
  3. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar.
  4. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada.
  5. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
  6. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh.
  7. Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:

  • Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.
  • Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conferenceof the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya :

  1. Inflasi semakin bertambah tinggi
  2. Harga-harga semakin bertambah tinggi
  3. Kehidupan masyarakat semakin terjerpit
  4. Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.
  5. Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.
  6. 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

Kebijakan pemerintah :

Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.

13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.


Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :

Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru.


Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.


  • Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia.


Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena:

  1. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE).
  2. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.
  3. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya.

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.


Strategi Dekon adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.


Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri.


Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.


Pelaksanaannya:

  1. Peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi
  2. Dekon mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia
  3. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400 % pada tahun 1961-1962.
  4. Beban hidup rakyat semakin berat.

Kegagalan Peraturan Pemerintah disebabkan karena:

  • Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 400 juta.
  • Adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora.
  • Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

  • Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku/ barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia.


Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Sehingga Indonesia mampu memeprbesar komoditi ekspor, dari eksport tersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negara yang memeberikan pinjaman kepada Indonesia.


  • Kebijakan Lain Pemerintah

a. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)

Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) dalam usaha perdagangan.


b. Peleburan bank-bank negara

Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga didirikan Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1965.

Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilakukan peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Tindakan itu menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawas.


Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi, disebabkan karena:

  1. Semua kegiatan ekonomi terpusat sehingga kegitan ekonomi mengalami penuruan yang disertai dengan infasi.
  2. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
  3. Kemenangan politik diutamakan sedangkan kehidupan ekonomi diabaikan (politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi).
  4. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangana antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.
  5. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
  6. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.
  7. Kebrangkutan tidak dapat dikendalikan, Masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, dan kriminalitas.

Demikianlah pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin: Perkembangan dan Dinamika semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂


Baca Juga Artikel Lainnya:

  1. Tujuan Demokrasi Terpimpin
  2. “Demokrasi” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Macam – Ciri – Prinsip – Nilai )
  3. Asas Demokrasi
  4. Demokrasi Pancasila
  5. Pengertian Demokrasi Liberal
  6. Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Sejarah Dan Contohnya
Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan