Akuntansi Sektor Publik – Pengertian, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Akuntansi Sektor Publik yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, perkembangan tujuan, karakteristik dan ruang lingkup, nah agar lebih dapat memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.
Pemahaman diatas akan mempengaruhi berbagai analisis yang akan disampaikan dalam buku ini. Namun kondisi saat ini akan diulas dari berbagai persepsi yang ada di masyarakat akademisi.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Sektor Produksi adalah
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Beberapa tahun terakhir ini, masayarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam goog governance.
Ungkapan pemerintahan yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dimasa yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Sehingga, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan dimasa lalu harus di ganti dengan mekanisme transparansi.
Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru dikalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik.
Penegakan etika pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipenuhi maka akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban dengan baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini dinilai tidak wajar, sebab masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut dijalur hukum. Profesionalisme profesi, hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi dimata prosedur hukum masyarakat. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi.
Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di swasta.
Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : “Akuntansi Syariah” Pengertian Menurut Para Ahli & ( Konsep Dasar – Prinsip – Contoh )
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Adapun tujuan akuntansi sektor publik diantaranya yaitu:
-
Management Control
Tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan/dianggarkan untuk sebuah organisasi.
-
Accountability
Tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk menager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya/bidang/divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik.
Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal mencoloknya ialah pada bagian instansi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintahan daerah. Secara umum berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik:
1. Ekonomi
Terdiri atas:
- Tingkat Inflasi
- Pertumbuhan sektor ekonomi
- Tenaga kerja produktif
- Nilai kurs/nilai tukar mata uang
- Infrastruktur/sarana dan prasarana
- Tingkat pertumbahan pendapatan perkapita
2. Politik
Terdiri atas:
- Hubungan antara negara dengan masyarakatnya
- Legitimasi hukum pemerintah
- Tipe pemerintahan yang berkuasa
- Ideologi dan dasar yang dianut
- Jaringan Internasional
- Hubungan antar lembaga
3. Kultural
Terdiri atas:
- Keragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa
- Sistem nilai yang berlaku di masyarakat “moral”
- Historis/sejarah
- Kondisi sosiologis masyarakat
- Tingkat pendidikan
- Karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah
4. Demografis
Terdiri atas:
- Tingkat pertumbuhan penduduk
- Struktur/penyebaran usia penduduk
- Migrasi “transmigrasi, imigrasi dll”
- Kesehatan masyarakat
- Angka harapan hidup
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Akuntansi Perbankan
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir – akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi.
Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Sehingga pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak kosongnya pengaturan praktik praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu hal yang amat substansial adalah konsesus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.
Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi, nonprofit lainnya. Dari beberapa diskusi mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik didapat :
- Organisasi sektor publik dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni :
- Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Akuntansi Parpol dan LSM.
- Akuntansi Yayasan.
- Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
- Akuntansi Tempat peribadatan.
- Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.
Profesi Sebagai Akuntan Sektor Publik
Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusai dan negara-negara Eropa timur, yang dulunya tidak terpengaruh, mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi. Perkembangan ini tentunya bukan tanpa kritik terhadap kondisi yang selalu berkembang. Kontroversi dalam industri dan perdagangan telah timbul akibat penerapan teknik akuntansi.
Walaupun demikian, pengembangan pendekatan sosiologi telah menjadi penawar dengan kritik-kritik yang radikal. Selayaknya suatu bidang ilmu, kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya. Uang merupakan alat tukar penengah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain. Bagi sebagian kelompok sosial dimana uang berperan penting, maka akan menentukan nilai disiplin akuntansi, sedangkan bagi sebagian kelompok sosial dimana uang tidak berperan penting, akuntansi tidak akan dianggap penting. Dengan demikian, kritik-kritik terhadap peran disiplin akuntansi akan lebih mudah dijawab.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : “Akuntansi Keperilakuan” Pengertian & ( Ruang Lingkup – Manfaat – Masalah )
Perkembangan profesi menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Ini memunculkan perluasan batas-batas disiplin akuntansi.
Pada awalnya, profesi akuntansi dimunculkan dalam organisasi seperti Institute of Chartered Accountants (di Inggris dan Wales) yang didirikan pada tahun 1880. Perkembangan ini diperkuat oleh lembaga The Corporate Treasurers and Accounting Institute pada tahun 1885. Dua lembaga ini merupakan lembaga bentukan pemerintah daerah.
Namun demikian, tujuan sebenarnya dari pembentukan dua lembaga tersebut adalah mempresentasikan akuntansi di perusahaan kota praja. Selanjutnya muncullah organisasi Chartered Institute of Publik Finance and Accounting (Sowerby, 1985) yang mensertifikasi para pekerja di sektor publik. Jadi legitimasi subdisiplin akuntansi sektor publik resmi ada.
Perkembangan profesi akuntan sektor publik di Indonesia belumlah semaju perkembangan profesi akuntan di Inggris. Hal ini berkaitan dengan sistem sentralisasi pemerintahan yang berdampak pada penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam dan terpusat. Perubahan orientasi politik dan ekonomi di era reformasi mendorong organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik, yang mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.
Dan tentunya, permasalahan standarisasi praktik-praktik akuntansi sektor publik di Indonesia harus dipecahkan, selain itu mitra kerja Kompartemen Akuntan Sektor Publik juga telah di bangun dalam Kompartemen Akuntansi Pendidik yang di sebut Kajian Pendidik Akuntansi Sektor Publik. Informasi tentang aktivitas pengembangan ilmu dan dialog akuntansi sektor publik telah disebarluaskan di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, serta homepage-nya.
Titik Kritis dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik
Melihat pentingnya reformasi akuntansi, penerapan perspektif organisasi atau yang dikenal dengan menemukan kembali pemerintahan, harus dilandasi dengan menemukan kembali peranan akuntansi. Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury, 1992) di Indonesia mempunyai empat titik kritis sebagai berikut :
-
Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi yang Layak
Prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR / DPRD atau komisaris. Kadangkala proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui pengambilan suara / voting.
-
Prinsip Bruto
Seluruh penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.
-
Periodikal
Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dana di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat pertanggungjawaban.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli
-
Spesifikasi
Pengeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR / DPRD atau komisaris. Konsep by exception / pengecualian ini harus diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik yang terkait.
Akuntabilitas amat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP).
Demikianlah pembahasan mengenai Akuntansi Sektor Publik – Pengertian, Perkembangan, Tujuan, Karakteristik & Ruang Lingkup semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂
