Birokrasi Adalah

Diposting pada

Latar Belakang Birokrasi

Birokrasi Adalah – Pengertian, Makalah. Fungsi, Tujuan Dan Contoh – Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien.

birokrasi-adalah


Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik.


Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggungjawab, maka kualitas pendidikan akan maju.


Pengertian Birokasi

Birokrasi adalah instrimen penting dalam masyarkat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi biroktasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara “pemerintahan” untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat “social welfare”. Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya “public goods and services” baik secara langsung maupun tidak.


Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memustuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya, untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.


Pengertian Organisasi, Birokrasi dan Birokrasi Organisasi

Ada dua pengertian yang sering kali dipergunakan untuk maksud yang sama, yakni pengertian organisasi dan pengertian institusi. Keduanya sebenarnya berbeda. Organisasi lebih menunjukkan ikatan-ikatan struktural, sedang institusi lebih menampilkan ikatan-ikatan normatif sosial.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  kata “birokrasi” artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.


Baca Juga:


Menurut  Pryudi Atmosudirdjo (dalam Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1) birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, (2) birokrasi sebagai sistem, (3) birokrasi sebagai jiwa kerja.


Birokrasi merupakan salah satu bidang kajian yang menarik berbagai kalangan baik di sektor publik maupun di sektor bisnis. Hal ini menarik karena peran birokrasi sangat besar dan mengalami variasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan. Jadi, sekalipun masyarakat kerap mengkritisi birokrasi, namun tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman birokrasi (Dharma, 2010).


Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yaitu pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan.


Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Di antaranya yang paling menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi. Cacat-cacat yang sering kali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi klasik.


Dalam membahas mengenai otoritas Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari otoritas tradisional, karismatik dan legal rasional. Otoritas tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otoritass kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otoritas legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.


Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otoritas yang disusun secara hierarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang. Tapi diluar dari semua itu Weber mengemukakan organisasi birokratis merupakan jenis organisasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri, baik untuk lembaga pemerintah, maupun untuk organisasi usaha.


Birokrasi   yang   pada   dasarnya   merupakan   unsur   pelaksana   dalam pelaksanaan  tugas-tugas  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dituntut  untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat sehingga tidak terlepas dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi tidak dapat terlepas dari komponen yang mendasari perilaku organisasi yakni adanya dorongan jiwa yang mempengaruhi pelaku organisasi (orang yang memimpin atau yang  memberikan pelayanan)  maupun  perilaku  yang  memang  telah  menjadi standar   baku   suatu  organisasi.


Baca Juga: Masalah Sosial adalah


Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli

Adapun pengertian birokrasi menurut para ahli yang diantaranya yaitu:


  • Menurut Hegel Dan Karl Marx

Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”.

Semenetara itu teman seperjuangannya, Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.


  • Menurut Bintoro Tjokroamidjojo “1984”

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi ialah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.


  • Menurut Blau Dan Page “1956”

Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratuf yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis “teratur” pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadalangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidak efisienan.


  • Menurut Ismani “2001”

Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya, dari padangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien.


  • Menurut Fritz Morstein Marx

Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo “1984” mengemukakan bahwa birokrasi ialah “tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagi tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.


  • Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto

Dengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto “2004” menjelaskan bahwa “Birokrasi ialah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar”. Yang selanjutnya dikemukan bahwa ” di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.


  • Menurut Farel Heady “1989”

Birokrasi ialah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi.


Diferensisasi yang dimaksud ialah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya ialah seorang birkrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional.

Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesioan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.


Baca Juga: Preventif dan Represif


  • Menurut Blau Dan Meyer

Birokrasi merupakan suatu yang penuh dengan kekakuan “inflexibility” dan kemandegan struktural “structiral static” tata cara yang berlebihan “ritualism” dan penyimpangan sasaran “pervesion goals” sifat pengabaian “alienation” serta otomatis “automatism” dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat “constrain of dissent”. Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi ialah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.


  • Menurut Yahya Muhaimin

Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah “untuk memberikan pelayanan publik” dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.


  • Menurut Almond and Powell “1966”

The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, Inked in a complex grading subordinates to the formal roler maker “Birokrasi pemerintahan ialah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal”.


  • Menurut Max Weber

Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern, baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah:

  • Pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan.
  • Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang-orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu.

Karakteristik-Birokrasi

Karakteristik Birokrasi

Karakteristik birokrasi menurut Max Weber yaitu terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otoritas, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen.


Birokrasi digunakan agar dapat meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Organisasi Birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural.

  1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.

  2. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.

  3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
  4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.

  5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda.  Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
  6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.

  7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.

  8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.

Baca Juga: Perubahan Sosial adalah


Hubungan Antara Dimensi Birokrasi

Perbedaan struktur organisasi berukuran besar dari struktur organisasi berukuran kecil ini dijelaskan dengan hubungan-hubungan  antar dimensi-dimensi birokrasi. Ukuran organisasi bukanlah satu-satunya dimensi birokrasi yang berpengaruh terhadap dimensi birokrasi lainnya. Jika ukuran organisasi jadi besar, dimensi-dimensi birokrasi akan berubah, tetapi dimensi-dimensi itupun saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perubahan dimensi-dimensi tersebut bukanlah hanya disebabkan oleh perubahan ukuran organisasi.


Pengaruh membesarnya ukuran organisasi terutama mengakibatkan berubahnya kompleksitas organisasi. Organisasi akan menjadi kompleks, pembagian kerja akan lebih rumit dan organisasi akan mempunyai jumlah bagian yang lebih banyak serta jumlah tingkat (hirarki wewenang) yang lebih besar. Banyaknya bagian menuntut adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat untuk menjamin tercapainya kerjasama yang baik antara bagian-bagian tersebut. Banyaknya tingkatan menyebabkan tejadinya disentralisasi. Banyaknya wewenang dalam mengambil keputusan yang diserahkan kepada tingkatan bawah agar pimpinan tidak perlu beban pengambilan keputusan yang terlalu besar.


Disentralisasi ini pada gilirannya, menuntut adanya formalisasi yang lebih besar. Formalisasi menjamin adanya keseragaman perilaku adanya standarisasi dalam tindakan para bawahan yang diberi wewenang pengambilan keputusan, sehingga mengurangi keperluan pengawasan. Pembagian kerja yang lebih rumit menyebabkan perlunya lebih banyak staf penunjang karena banyaknya koordinasi yang dibutuhkan. Hal ini menimbulkan tuntutan akan formalisasi yang lebih tinggi, kebutuhan akan koordinasi ini akan menyebabkan meingkatnya jumlah pimpinan yang diperlukan, berarti menaikkan rasio administrative organisasi. Tingkat formalisasi yang tinggi dan disentralisasi mengurangi kebutuhan akan pimpinan, sehingga bisa mengurangi rasio administrative.


Dengan demikian ukuran orgaisasi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap besarnya birokrasi dalam organisasi. Tetapi dimensi-dimensi birokrasi lainnya juga saling mempengaruhi satu sama lain dan menyebabkan organisasi menjadi lebh birokratis pada dimensi-dimensi tertentu.


Birokrasi Pendidikan

Sebelum masuk pada pengertian birokrasi pendidikan, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung disegala jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu.


Dengan kegiatan pembelajaran seperti itu, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas dan matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan system proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan dan pematangan diri. Pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi siapa saja dan kapan saja dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya.


Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam system pengawasan dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan didalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit system tekhnologi.


Dari pendekatan dikotomis antara arti luas dan dan arti sempit, muncul pemikiran alternative. Secara alternative, pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah (dibawah otoritas pemerintah) dalam suatu sistem integral yang disebut tripartite pendidikan. Fungsi dan peran tripartit pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat luas. Tujuannya, agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan didalam kegiatan pendidikan sekolah, untuk kemudian dapat diimplementasikan didalam kehidupan masyarakat luas.


Sementara itu birokrasi pendidikan yang dimaksud disini adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karena rumitnya birokrasi. Sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan alokasi anggaran yang selama ini terjadi, meskipun sudah dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan, bagi sekolah pola sentralistik dari sekolah ke pemerintah daerah masih berjalan.


Baca Juga: Pengertian Dan Macam – Macam Partisipasi Politik & Masyarakat Di Indonesia


Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat di pisahkan dengan organisasi. Pada dasrnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untukmemudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam mamberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang dipandang sebagai total sistem yang pengorganisasiannya di lakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan jenis dan tingkatnya masing-masing. (Nawawi, 1995).


Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat orang maupun sekelompok orang melakukan hubungan kerjasama yang berkaitan dengan keahlian masing-masing, dari hubungan kerja ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

  1. Kepala sekolah yaitu seseorang yang diberi tugas dan bertanggungjawab untuk memimpin
  2. Guru atau tenaga fungsional yaitu sekelompok orang yang berkepentingan untukmengajar atau memberikan pelajaran atau tugas-tugas pendidikan yang lain
  3. Orang tua siswa yaitu sekelompok orang tua siswa yang bergabung dalam suatu organisasi di sekolah yang diharapkan membantu kepala sekolah dalam mendukung tercapainya proses belajar.
  4. Peserta didik atau siswa yaitu para siswa yang dalam proses belajar mengajar berfungsi sebagai kelompok yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2002)

Membahas masalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu diketahui dikatakan formal karena diadakan disekolah/ditempat tertentu seperti pada pembahasan awal tadi secara sistimatis, mempunyai jenjang dan dalam kurun waktu tertentu, serta berlangsung mulai dari TK sampai ke PT, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.


Pada umumnya lembaga formal adalah tempat yang paling mungkin bagi seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sekolah merupakan lembaga dengan organsasi yang tersusun rapih dan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut dengan istilah kurikulum. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :


  1. Membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaikidan memperdalam/memperluas, tingkah laku anak/peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat serta pendewasaan sikap.
  2. Mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum agar :
    1. Peserta didik dapat bergaul dengan guru, karyawan, dengan temannya sendiri dan masyarakat sekitar.
    2. Peserta didik belajar ta’at kepada peraturan/tahu disiplin.
    3. Mempersiapkan peserta didik terjun di masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Baca Juga: Pengertian, Bentuk Dan Prinsip Serta Asas Demokrasi Menurut Para Ahli


Sekolah  juga memberikan pembelajaran bagaimana mereka melakukan pembiasaan akan sikap kedewasaan sebagai bekal bagi mereka sebagai modal harapan masyarakat kelak. Mereka juga dibiasakan untuk hidup dalam suatu yang semestinya berjalan secara sistematis dan prosedural bukan amburadul tidak karuan serta mengesampingkan tugas inti dia sebagai insan akademis tetapi tidak menampik tugas lain juga sebagai seorang reformis atau aktivis.


Birokrasi yang sedang berjalan saat ini

Birokrasi di negara sedang berkembang diharapkan menunjukan perbedaannya dari pola-pola prilaku yang dapat disosialisasikan dengan model birokrasi klasik yang biasanya didasarkan atas pengamatannya terhadap birokrasi dinegara barat (Kamuli, 2012).


Tidak mudah mengindentifikasi penampilan birokrasi Indonesia. Namun perlu dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan kriteria-kriteria umum, seperti efektivitas, efisiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia,antara lain:


  1. Sentralisasi yang cukup kuat

Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangya nilai-nilai sentralistik tersebut.


  1. Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi

Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu ciri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan bentuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam stuktur birokrasi pemerintah.


  1. Pendelegasian wewenang yang kabur

Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah Indonesia sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.


Baca Juga: Macam – Macam Demokrasi Indonesia Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang


  1. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Di samping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika di dukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan secara jelaas pula.

Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah Indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

Misalnya saja dalam dunia pendidikan di Indonesia, tidak dipungkiri sudah menjadi rahasia umum dalam pengangkatan pegawai negeri sipil banyak terjadi kasus KKN yang berawal dari hubungan yang dekat di dalam birokrasi. Hal ini menjadikan dasar pemilihan calon guru menjadi tidak netral seakan memilih kucing dalam karung.

Keluhan tentang birokrasi Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya.


Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele. Munculnya banyak KKN di dalam birokrasi juga termasuk salah satu bukti buruknya birokrasi di Indonesia.


Baca Juga: Penjelasan Demokrasi Beserta Ciri-Cirinya

 


Harapan Model Birokrasi Masa Depan

Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih bercorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen.


Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai karakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial di dalam birokrasi tersebut.


Demikianlah pembahasan mengenai Birokrasi Adalah – Pengertian, Makalah. Fungsi, Tujuan Dan Contoh semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂