Gerakan DI-TII

Diposting pada

Latar Belakang Gerakan DI/TII

Gerakan DI-TII – Pengertian, Makalah, Kronologi, Tujuan & Dampak – Sudah hampir 60 tahun negara ini memperoleh kemerdekaannya setelah dijajah oleh beberapa bangsa asing selama tiga ratus tahun lebih. Dalam kurun waktu antara 1945, ketika republik ini diproklamasikan berdirinya, hingga saat ini, berbagai peristiwa telah terjadi dan tidak sedikit yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

gerakan-di-tii


Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan. Topik ini memang selalu dan akan tetap menarik untuk diperbincangkan, lengkap dengan segala pendapat para ahli maupun saksi-saksi sejarah. Fakta—kalau memang benar-benar fakta yang diungkapkan  dalam buku pelajaran sejarah di bangku sekolah maupun yang tersimpan di dalam arsip nasional Pemerintah Indonesia dianggap sebagai kebohongan oleh sebagian pihak, termasuk di antaranya komunita yang mengaku sebagai Warga Negara Islam Indonesia dan para simpa tisannya.


Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah nama yang tak dapat dilepaskan dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan Negara Islam Indonesia. Dialah pendiri negara berasas Islam tersebut. Dalam sejarah yang kita pelajari, Kartosoewirjo adalah tokoh yang tidak lebih dari seorang pemberontak yang telah mendirikan negara baru di wilayah negara Republik Indonesia.


Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sebuah gerakan yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia sangat gencar melakukan rekrutmen anggota baru, tetapi cara-cara yang mereka gunakan ternyata berlawanan dengan syariah dan sunnah Rasulullah saw. Di masa reformasi ini, saat tak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, sudah selayaknya masyarakat, dalam hal ini umat Islam, menyadari bahwa di Indonesia pernah ada suatu gerakan anak bangsa yang beusaha membangun supremasi Islam, hingga akhirnya mereka memproklamasikan diri sebagai sebuah negara pada 7 Agustus 1949, danberhasil mempertahankan eksistensinya hingga 13 tahun lamanya (1949-1962).


Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah “Rumah Islam” adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkan saat Negara Pasundan buatan belanda mengangkat Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai presiden.


Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”, sesuai dalam Qur’aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50.


Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan.  Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia


Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Gerakanb DI-TII yang dimana dalam hal ini sejarah dan tujuan yang pernah ada di Indonesia, nah untuk lebih jelasnya simak ulasan dibawah ini.


Pengertian DI/TII

Gerakan DI/TII adalah organisasi yang berjuang atas nama Umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Nama NII sebenarnya kependekan dari “Negara Islam Indonesia” dan kemudian banyak orang yang menyebutkan dengan nama Darul islam atau yang dikenal dengan nama “DI” arti kata darul Islam ini sendiri adalah “Rumah Islam” dari kata tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa organisasi ini merupakan tempat atau wadah bagi umat islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, agar aspirasi-aspirasi mereka dapat tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat islam di Indonesia.


Penyebab Timbulnya Gerakan DI/TII

Karena penolakan terhadap hasil Perundingan Renville, sehingga kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), kalimantan selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.


Timbulnya Gerakan DI/TII di Jawa Barat (Kartosoewirjo)

Pada tahun 1943, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Kartosoewirjo kembali aktif di bidang politik, yang sempat terhenti. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjlis Islam ‘Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul-Mal pada organisasi tersebut.


Dalam masa pendudukan Jepang ini, dia pun memfungsikan kembali lembaga Suffah yang pernah dia bentuk. Namun kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran karena saat itu Jepang telah membuka pendidikan militernya. Kemudian siswa yang menerima latihan kemiliteran di Institut Suffah itu akhirnya memasuki salah satu organisasi gerilya Islam yang utama sesudah perang, Hizbullah dan Sabilillah, yang nantinya menjadi inti Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat.


Pada bulan Agustus 1945 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Kartosuwiryo yang disertai tentara Hizbullah berada di Jakarta. Dia juga telah mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana: kinilah saatnya rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Tetapi proklamasinya ditarik kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada Republik dan menerima dasar “sekuler”-nya.


Namun sejak kemerdekaan RI diproklamasikan (17 Agustus 1945), kaum nasionalis sekulerlah yang memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler. Semenjak itu kalangan nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 70-an kalangan Islam berada di luar negara. Dari sinilah dimulainya pertentangan serius antara kalangan Islam dan kaum nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara.


Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda. Di mana pada perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi Republik.


Baca Juga : Suku Aborigin


Tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur –atau “kabur” dalam istilah orang-orang DI– ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini, Tentara Republik resmi dalam Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan-ketentuannya. Soekarno menyebut “kaburnya” TNI ini dengan memakai istilah Islam, “hijrah”. Dengan sebutan ini dia menipu jutaan rakyat Muslim. Namun berbeda dengan pasukan gerilyawan Hizbullah dan Sabilillah, bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat, menolak untuk mematuhinya. Hizbullah dan Sabilillah lebih tahu apa makna “hijrah” itu.


Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Pada saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan, maka ketika itu terjadilah sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri al-Jumhuriyah Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai ad-Daulatul Islamiyah atau Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII. DI/TII di dalam sejarah Indonesia sering disebut para pengamat yang fobi dengan Negara Islam sebagai “Islam muncul dalam wajah yang tegang.”


Bahkan, peristiwa ini dimanipulasi sebagai sebuah “pemberontakan”. Kalaupun peristiwa ini disebut sebagai sebuah “pemberontakan”, maka ia bukanlah sebuah pemberontakan biasa. Ia merupakan sebuah perjuangan suci anti-kezhaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke-20 ini. “Pemberontakan” bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan “pemberontakan” yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah “cita-cita”, sebuah “mimpi” yang diilhami oleh ajaran-ajaran Islam yang lurus.


Gagasan mendirikan Negara islam Indonesia telah mulai dicanangkan sejak tahun 1942. Pada waktu itu, tokoh DI/TII kartosuwiryo berencana mendirikan sebuah Negara islam didaerah jawa barat. Selanjutnya, selama masa kependudukan jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Kartosuwiryo menjadi anggota Masyumi dan menjadi sekretaris I partai Masyumi. Pada tanggal 14 agustus 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang suci melawan Belanda dan menolak isi perjanjian Renville.


Penolakannya terhadap perseyujuan Renville di wujudkan dalam sikap menolak melaksanakan hijrah dan bersama 4000 pasukannya, yang terdiri dari pasukan hizbullah dan sabilillah tetap tinggal di jawa barat. Dalam sebuah pertemuan di Cisayong pada bulan Februari 1948 Kartosuwiryo telah memutuskan untuk mengubah gerakan kepartaian Nasyumi Jawa Barat menjadi bentuk Negara serta pembekukan partai Nasyumi Jawa Barat. Selanjutnya, melalui Majelis Umat Islam (MUI) yangdi bentuknya, Kartosuwiryo diangkat sebagai imam Negara Islam Indonesia (NII). Selain itu, dibentuk angkatan perang Tentara Islam Indonesia (TII) yang di tempatkan didaerah pegunungan di daerah Jawa Barat.


Baca Juga : Suku Maori


Sebelum melakukan hijrah, pasukan-pasukan yang tergabung dalam Divisi Siliwangi di Jawa Barat berkuasa didaerah-daerah yang dikenal dnga sebutan “Kantong”. Persetujuan Renville ditandatagani oleh pihak belanda dan Republik Indonesia pada 17 Januari 1948, sedangkan perundingannya dimulai sejak 8 Desember 1947.


Diantara organisasi-organisasi bersenjata atau lascar-laskar di Jawa Barat yang berjuang menentang Belanda ada yang menentang pokok-pokok persetujuan Renville. Mereka yang bersikap demikian antara lain ialah organisasi bersenjata darul Islam yang ada dibawahpimpinan S.M.Kartosuwiryo. daerah-daerah kantong yang kosong di Jawa Barat yang telah di tinggalkan oleh Tentara Republik Indonesia diisi mereka. Berita tentang peristiwa ini diterima dengan kegembiraan di ibu kota republic Indonesia, Yogyakarta, denga harapan bahwa mereka akan meneruskan perjuangan menentang Belanda demi kepentingan Republik Indonesia.


Pada akhir bulan Maret 1948 suatu pertemuan dari para tokoh DarulIslam menyatakan berdirinya sebuah “Negara” yang diberi nama “Negara Darul Islam”, dengan presidennya S.M.Kartosuwiryo da angkatan bersenjatanya yang disebut dengan tentara Islam Indonesia (TII). Pada mulanya “Negara” yang baru didirikan itu tidak menyatakan menentang Republik Indonesia. Tentaranya yaitu TII berhasil merebut beberapa daerah yang tadinya ada di bawah kekuasaan Belanda. Ruang gerak Darul Islam (DI) pada mulanya meliputi daerah-daerah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan daerah-daerah sekitar Majelengka serta Kuningan.


Timbulnya gerakan DI/TII ini menimbulkan kesulitan pihak Belanda. Untuk mengatasinya, pihak Belanda mendorong R.A.A.Suriakartalegawa mendirikan sebuah partai yang disebut dengan Partai Rakyat Pasundan (PRP) dengan sekretarisnya Mr. R. Kustomo. Namun demikian usaha tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari penduduk Jawa Barat, bahkan sebagai reaksi dari para bekas tokoh pimpinan Pguyuban Pasundan timbul usaha untuk menghidupkan kembali organisasi tersebut. Sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi kebangsaan lainnya, Paguyuban Pasundan pada masa pendudukan Jepag dilarang melakukan kegiatan-kegiatan. Setelah dihidupkan kembali, untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi marsyarakat Indonesia yang telah berubah, ama paguyuban Pasundan diubah menjadi Partai Kebangsaan Indonesia yang disingkat menjadi PARKI di bawah pimpinan Suradirja.


Pada bulan akhir Desember 1948, sikap Darul Islam (DI) berubah, yang tadinya anti-Republik Indonesia, sekarang dengan secara terang-terangan menyatakan menentang Republik Indonesia. Terhadap rakyat sering melakukan tindakan terror. Pada permulaannya pada tahun 1949, banyak daerah di jawa Barat yang resminya merupakan daerah Negara pasundan, tetapi dalam kenyataannya ada di bawah pengawasan DI/TII. Tentara belanda pun tidak berdaya mengatasi keadaan ini. Beberapa pejabat penting Negara Pasundan termasuk wali negarannya, Wiranatakusuma, berkeyakinan behwa hanya angkatan bersenjata Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan menindas gerakan DI/TII.


Baca Juga : Penjelasan Akhir Kekuasaan Jepang Di Indonesia Secara Lengkap


DI / TII Jawa Barat terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 , yang di pimpinan oleh Sekarmadji Maridjan kartosoewiryo

Sebab Khusus Pemberontakan :

Pemerintah RI menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah , hal ini dianggap Kartosuwirjo sebagai bentuk pengkhianatan Pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat(karena ada beberapa komandan TNI yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah nanti. ). Bersama kurang lebih 2000 pengikutnya yang terdiri atas laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwirjo menolak hijrah dan mulai merintis usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).


Sebab Umum Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

  • Kekosongan kekuatan di Jawa Barat
  • Kartosuwirjo / rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada belanda begitu saja
  • Rasa tdk puas dg keputusan perjanjian yg mengharuskan TNI keluar dr daerah
    kantong dan masuk ke wilayah RI

Tujuan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

  • Ingin mendirikan negara yang berdasarkan agama islam lepas dari NKRI sewaktu tentara Belanda menduduki ibukota RI di Yogyakarta.
  • Menjadikan Syariat islam sebagai dasar Negara ( pola tingkah laku ,dalam keluarga /masyarakat/ bangsa ataupun Negara) bersumber pada”Alqur’an , Hadist,Isma,Qias”.

Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan DI/TII Jawa Barat

  • Upaya Pemusnahan yang dilakukan Pemerintah

Untuk  menumpas gerakan DI/TII diJawa Barat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan pendekatan musyawarah yang di lakukan M.Natsir. Namun pendekatan musyawarah tersebut tidak membawa hasil sehingga pemerintah RI terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang di sebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha untuk menumpas gerakan DI/TII. Operasi Pagar Betis dilakukan dengan melibatkan rakyat untuk mengepung tempat persembunyian gerombolan DI/TII. Disisi lain, operasi Barathayudha juga dilaksanakan TNI untuk menyerang basis-basis kekuatan gerombolan DI/TII.


Dan dijalankanlah taktik dan strategi baru yang disebut Perang Wilayah. Pada tahun 1 April 1962 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis(mengepung pasukan DI/TII dengan mengepung dari seluruh penjuru )” dan operasi “Bratayudha(operasi penumpasan gerakan DI/TII kartosuwirjo).


Pada tanggal 4 juni 1962, S.M.Kartosuwiryo beserta para pengikutnya berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan kartosoewiryo sempat mengajukan grasi kepada Presiden,tetapi di tolak. Akhirnya S.M.Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata RI 16 Agustus 1962.


Gerakan DI/TII Daud Beureuh

Gerakan DI TII Daud Beureuh

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan “Proklamasi” yang dilakukan Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian “Negara Islam Indonesia” dibawah pimpinan Imam Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953. Sebagaimana dikethui sebelumnya Daued Beureueh pernah memegang jabatan sebagai “Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh” sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai sleuruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.


Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh bisa memperoleh banyak pengikut, Daud Beureuh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanyua Daud Beureuh dan anak-buahnya dapat mengusai sebagian daerah Aceh. Sesudah bantuan datang dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, operasi pemulihan keamanan ABRI “TNI-POLRI” segera dimulai, setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan pemberontakannya di hutan-hutan, penyelesaian terakhir pemberontakan Daud Beureuh ini dilakukan dengan suatu “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel Jendral Makarawong.


Gerakan DI/TII Ibnu Hajar

Pada bulan Oktober 1950, DI/TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI “TNI-POLRI”. Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI.


Ibnu Hadjar sempat berpura-pura menyerah akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI “TNI-POLRI” untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.


Baca Juga: Sejarah Gerakan 30 September (G 30 S PKI) Menurut Sejarawan


Gerakan DI/TII Amir Fatah

Amir Fatah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa Tengah, semula ia bersikap setia pada Republik Indonesia, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII, perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:


  • Terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan M. Kartosowirjo yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam radikal.
  • Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh “orang-orang kiri” dan mengganggu perjuangan umat Islam.
  • Adanya pengarug “orang-orang kiri” tersebut dimana Pemerintah RI dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telag dibinanya sebelum Agresi Militer II harus diserahkan kepada TNI dibawah pimpinan Mayor Wongsoatmojo.
  • Adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.
    Hingga kini Amir Fatah dikenal sebagai pemberontak, baik oleh negara Republik Indonesia maupun umat muslim Indonesia.

Gerakan DI/TII Qahar Muzakkar

Ketika Pemerintah Republik Indonesia berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan “KGSS” dan anggotanya disalurkan ke masyarakat, ternyata Qahar Muzakkar menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam 1 brigade yang disebut Brigade Hasanuddin dibawah pimpinannya. Namun tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.


Pemerintah RI lalu mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional “CTN”, pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Qahar Muzakkar beserta para pengkutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacuan.


Qahar Muzakkar lalu mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Qahar Muzakkar tertembak mati oleh Pasukan ABRI “TNI-POLRI” dalam sebuah baku tembak.


Baca Juga : Penjelasan Dampak Peristiwa G30S/PKI 1965


Timbulnya Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada awal tahun 1950-an, yakni sesudah selesainya Perang Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mendemobilisasi mantan pejuang gerilya dan merasionalisasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan berbagai benturan, persoalan, ketidakpuasan, gerakan politik dan bersenjata di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan.


Persoalan yang berkaitan dengan konteks nasional itu, tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan “Pengakuan Kedaulatan” (transfer of sovereignty) 27 Desember 1949, berupa serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Di samping itu, serah terima di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan.


Sesuai dengan keputusan KMB, tanggungjawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) lainnya yang berkeinginan masuk. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peleburan anggota KNIL ke dalam APRIS, pemerintah RIS mengeluarkan be¬berapa peraturan dengan tujuan agar peleburan itu dapat berjalan setertib mungkin.


Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4/1950 (Lembaran Negara No. 5/1950), maka yang dapat diterima menjadi anggota APRIS adalah warga negara RIS bekas anggota Angkatan Perang RI (TNI) dan warga negara RIS bekas anggota angkatan perang yang disusun oleh atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau NICA, Menurut Nugroho Notosusanto (1985) usaha peleburan tersebut, didasarkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang berkeinginan menstransformasikan TNI yang lahir sebagai tantara nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, menjadi suatu tentara profesional menurut model Barat. Untuk itu dipekerjakan suatu Nederlands Militaire Missie (NMM) atau Misi Militer Belanda sebagai pelatih prajurit-prajurit TNI. Kebijaksanaan tersebut sudah barang tentu tidak populer di kalangan TNI dan menimbulkan masalah psikologis.


Ditinjau dari segi politik militer peleburan itu merupakan suatu kemenangan, tetapi akibat psikologis bagi TNI adalah berat. TNI dipaksa menerima sebagai kawan orang-orang yang selama perang kemerdekaan menjadi lawan mereka. Sementara itu di kalangan TNI sendiri banyak anggota-anggotanya yang harus dikembalikan ke masyarakat, sebab dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk tetap menjadi anggota angkatan perang.


Di Kalimantan Selatan, benturan-benturan juga terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburannya ke dalam APRIS. Sebagai realisasi diri pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 4/1950, maka pada tanggal 28 Januari 1950 Komandan Teritorium VI, yaitu Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala menerima bekas KNIL sebanyak 125 orang. Dalam tulisan Dhany Justian (1972) disebutkan, Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala telah menerima bekas KNIL berupa 1 kompi infantri dari bawah pimpinan Letnan Satu Sualang dan 1 kompi bantuan dari bawah pimpinan Letnan Kotton.


Sebagian anggota KNIL yang masuk dalam APRIS itu dijadikan pelatih dan komandan pasukan, dan mereka rata-rata dinaikan pangkatnya, sedangkan sebagian besar mantan pejuang gerilya yang masuk APRIS hanya berpangkat rendah dan prajurit biasa. Selain itu, utusan militer dari Pusat yang didatangkan ke Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menyempurnakan Divisi Lambung Mangkurat menjadi kesatuan yang modern telah menimbulkan ketegangan-ketegangan pada anggota divisi yang nota bene mantan anggota gerilya.


Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa-siapa yang tetap menjadi tentara republik dan siapa yang harus dikembalikan atau didemobilisasikan ke masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Hassan Basry (2003) bagi mereka yang dikembalikan ke masyarakat atau yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota APRIS, kepadanya diberikan pesangon berupa uang sebesar Rp 50,- dan selembar kain sepanjang 1,3 meter.


Persoalannya tidak hanya itu, setelah menjalani penyaringan mereka harus melaksanakan aturan-aturan militer yang ketat yang diberikan oleh pejabat-pejabat militer mantan anggota KNIL dari Jawa yang mereka pandang telah meremehkan dan merendahkan martabat mereka.


Baca Juga : Suku Indian


Dan lebih celaka lagi, menurut mereka, jabatan militer dan sipil yang terpenting terus diduduki oleh orang yang mereka pandang pernah bekerjasama dengan Belanda (NICA) atau diberikan kepada orang-orang dari luar daerah. Sementara itu, ada usaha-usaha untuk memisahkan mantan pimpinan gerilyawan dengan anak buahnya, misalnya dengan mengirim Kolonel H. Hassan Basry ke Kairo, Mesir dengan tugas belajar di Universitas Al-Azhar dan tinggallah bekas-bekas anak buah sebagai anak ayam kehilangan induknya.


Masuknya bekas KNIL ke dalam APRIS, menimbulkan beberapa masalah besar bagi intern APRIS pada umumnya, dan bagi pasukan TNI yang nota bene mantan pejuang kemerdekaan, seperti mantan pasukan MN 1001/MTKI dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, atau mantan pejuang gerilya lainnya. Mereka dipaksa untuk menerima KNIL sebagai mitra atau teman sekerja, sedangkan pada masa perang kemerdekaan KNIL adalah musuh mereka.


Tidak lama setelah Kartosuwiryo memproklamasikan gerakan DI/TII Jawa Barat, di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, seorang bekas Letnan dua TNI memproklamasikan berdirinya geraka DI/TII Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat.


Pada akhir tahun 1950,Kesatuan Rakyat Jang Tertindas(KRJT) melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. KRJT dipimpin seorang mantan Letnan dua TNI yang bernama Ibnu Hadjar alias Haderi alias Angli.Ibnu Hadjar sendiri kemudian menyerahkan diri. Akan tetapi , setelah merasa kuat dan memperoleh peralatan perang, ia kembali membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Muzakar dan S.M.kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hadjar diangkat sebagai panglima TII wilayah Kalimantan. Akhirnya, Pemerintah melalui TNI berhasil mengatasi gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar pada tahun 1959 dan Ibnu Hadjar berhasil ditangkap dan pada 22 maret 1965 dan ia dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan militer.


DI / TII Kalimatan Selatan terjadi pada bulan Oktober 1950 , Pepimpinya Ibnu Hajar atau Haderi bin Umar atau Angli

  • Sebab Khusus Pemberontakan

ALRI Divisi 4 kecewa kepada Pemerintah pusat karana gaji dan jaminan sosial diluar pulau jawa lebih kecil disbanding gaji dan jaminan Perwira/ tentara di dalam pulau Jawa.

  • Sebab Umum Pemberontakan

Pemuda dan pejuang Kalimanta Selatan tdak mendapat sertifikat pejuang.

  • Tujuan Pemberontakan

Agar semua perwira dan tentara di dalam maupun diluar pulau jawa mendapatkan perlakuan yang adil.

  • Upaya Pemerintah Mengatasi Pemberontakan
  1. Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi.
  2. Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan cara menggempur pusat pertahanan gerombolan Ibnu Hajar.
  • Penagkapan Ibu Hadjar
    Ibnu Hadjar berhasil ditangkap dan pada 22 maret 1965 dan ia dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan militer.

Baca Juga: “Pemberontakan PKI Madiun” Latar Belakang & ( Terjadinya )


Demikianlah pembahasan mengenai Gerakan DI-TII – Pengertian, Makalah, Kronologi, Tujuan & Dampak semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan