Hukum Perdata

Hukum Perdata

Hukum Perdata – Pengertian, Sejarah, Contoh, Sumber & Macamnya– DosenPendidikan.Com– APAKAH  hukum perdata itu ? Apabila kita membaca buku-buku tentang hukum, maka kita akan menemukan berbagai pendapat dari sarjana yang masing-masing berbeda atau ada berbagai macam definisi tentang apa itu hukum perdata, namun perbedaan tersebut tidak berarti ada pertentangan yang tajam melainkan menunjukkan adanya perbedaan penekanan, dan bukan menunjukkan perbedaan yang prinsipiil.

Hukum Perdata


Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

  • Menurut Subekti

“Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.”

  • Pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

“Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain”.


  • Sedangkan Wirjono Prodjodikoro

“Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Lebih lanjut beliau mengatakan kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat)”.

  • Menurut pendapat Asis Safioedin

“Hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain) di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan”.


Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.


Baca Juga : Hukum Waris

Loading...

Hukum Perdata Dalam Arti Luas Dan Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau disebut juga dengan Burgelijk Wetboek (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut juga dengan Wetboek van Koophandel (WvK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya. Undang-undang mengenai Koperasi, undang-undang nama perniagaan.


Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan kata lain, hukum perdata dalam arti luas ialah meliputi semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUH Perdata / BW maupun dalam KUHD dan Undang-Undang lainnya.


Hukum Perdata (Sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata / BW) mempunyai hubungan yang erat dalam hukum dagang (KUHD). Hal ini tampak jelas dari isi ketentuan pasal 1 KUHD. Mengenai hubungan kedua hukum tersebut dikenal adanya adegium “Lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus : KUHP mengesampikan hukum umum : KUH perdata).


Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di indonesia berdasarkan pasal 163 IS (Indische Staatsregeling = Aturan Pemerintah Hindia Belanda) adalah berlainan untuk golongan warga Indonesia yaitu :

  1. Untuk golongan warga negara Indonesia Asli berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dulu kala secara turun temurun.
  2. Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku seluruh BW dengan pembahan mengenai pengangkatan anak dan kongsi (S. 1917 No. 129)

  3. Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Arab, India, Pakistan dan lain-lain berlaku sebagaimana BW yaitu mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan surat wasiat, sedang mengenai hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat berlaku hukum adatnya sendiri, yaitu hukum adat mereka yang tumbuh di Indonesia (S. 1924 no. 556)
  4. Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda, Jerman, Perancis) dan Jepang seluruh BW.

Baca Juga : Indonesia Sebagai Negara Hukum, Yang Pantut Di Patuhi


Bagi orang Indonesia asli apabila mereka menghendaki, ketentuan-ketentuan dalam BW dapat dinyatakan berlaku bagi mereka (baik untuk seluruhnya, sebagian atau untuk suatu perbuatan hukum tertentu). Demikian pula apabila sesuatu perbuatan hukum tidak dikenal dalam hukum adat, seperti pendirian PT, CV, Firma atau penarikan wesel dan cek, maka bagi orang Indonesia asli yang melakukan perbuatan hukum seperti itu diperlakukan ketentuan dalam BW (S. 1917 No. 556).


Pluralisasi hukum perdata artinya bermacam-macam berlakunya hukum perdata karena belum adanya : univikasi- hal ini karena adanya bermacam-macam golongan.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis adalah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam BW, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala dianut atau dipatuhi secara turun-temurun atau kebiasaan yang senantiasa dipatuhi dan dipandang sebagai hukum oleh yang berkepentingan.


  • Berlakunya BW di Indonesia

Berlakunya BW di Indonesia adalah sejak 1 Mei 1848 berdasarkan S.1847 No.23 sampai sekarang BW masih berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan :


“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Menurut S.1847 No.23 BW hanya berlaku bagi orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia keturunan Eropa dam orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang saat itu beragama Kristen.


BW yang berlaku di Indonesia adalah BW yang berasal dari BW Belanda yang didasarkan pada azas Konkordasi (penyesuaian). Azas konkordansi ini termuat dalam pasal 131 IS (Indische Staatsregeling = Aturan Pemerintah Hindia Belanda) yang menyatakan : “Hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia harus sama dengan hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Negeri Belanda.”


Baca Juga : Makalah Negara Hukum


Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya).


Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan  berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku  masing-masing golongan tersebut  berdasarkan pasal 131 IS. Dapat dijelaskan lebih lanjut isi Pasal 163 dan 131 IS bahwa Kaula Hindia Belanda berdasarkan asalnya dan hukum yang berlaku dibagi menjadi :


Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah :

  1. Semua orang Belanda
  2. Semua orang Eropa lainnya
  3. Semua orang Jepang
  4. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda
  5. Anak yang sah atau diakui menurut undang-undang dan yang dimaksud  sub 1.c dan sub 1.f : kepada golongan Eropa berlakulah hukum perdata (KUH Perdata). Jadi KUH Perdata yang muali berlaku sejak 1 Mei 1848 (juga KUH Dagang) berlaku bagi golongan Eropa.

Golongan Bumi Putra

Ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain, dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli. Menurut isi pasal 131 IS maka bagi golongan Bumi Putra hukum yang berlaku adalah hukum adatnya masing-masing.


Tetapi lebih lanjut pasal 131 ayat 4 IS memberi kemungkinan kepada golongan Bumi Putra secara perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hukum adat bagi mereka sendiri dengan jalan menundukkan dirinya kepada hukum Perdata Eropa (KUH Perdata), yaitu melalui lembaga penundukan diri (diatur dalam Stb.1917 No.12 Regeling Nopensde Vrijvil lige Onderwerping aan het Europeesch Privatrecht). Di dalam hukum perdata (KUH Perdata) terdapat pula peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku bagi golongan Bumi Putra :


  1. Buku II Bab VII, bagian 5 pasal 1601 s/d pasal 1603 lama tentang perburuhan meskipun dengan Stb 1926 No. 335, Jis 458, 565 dan Stb. 192 No. 105 pasal-pasal tersebut telah diganti dengan pasal-pasal baru, sebagaimana tercantum dalam bab VIIA buku III, namun bagi mereka tetap berlaku pasal lama.
  2. Buku III bab XV, bagian 3 pasal 1788 s/d pasal 1791 tentang utang piutang karena perjudian (Stb.1907 No.306).
  3. Beberapa pasal dari buku II KUH Dagang yaitu sebagian besar hukum laut

Baca Juga : 61 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap


Ada pula beberapa peraturan secara khusus dibuat untuk golongan Bumi Putra, misalnya :

  1. Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia yang beragama kristen (Stb.1933 No.74).
  2. Ordonansi tentang maskapai andil Indonesia (IMA / Stb. 1939 No.569 jo 717).
  3. Ordonansi tentang perkumpulan bangsa Indonesia (Stb. 1939 No.570 jo 717).

Disamping itu terdapat pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan, misalnya : Undang-undang Hak Pengarang 1912; peraturan umum tentang koperasi (Stb.1933 No. 108), ordonansi pengangkutan udara (Stb. 1938 No. 100).


Golongan Timur Asing

Ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan pula golongan Bumi Putra. Golongan ini dibagi menjadi dua :

  • Golongan Timur Asing Tionghoa, berlakulah seluruh hukum Perdata (KUH Perdata), dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
  • Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlakulah seluruh hukum perdata (KUH Perdata) dan hukum adat yang berlaku di Negerinya. Termasuk dalam golongan ini yaitu Arab, India dan Pakistan.

Dari uraian di atas tampak secara jelas bahwa hukum Perdata yang berlaku di Indonesia masih beranekaragam (Pluralistis), walaupun dalam bidang tertentu telah terdapat unifikasi namun belum sepenuhnya.


Untuk mengatasi hal tersebut di atas sambil kita mengusahakan terciptanya suatu kodifikasi hukum nasional khusunya di bidang hukum Perdata, maka atas dasar isi ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum Perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang) masih tetap berlaku. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 3/1963 (dikenal dengan SEMA 3/1963) yang menjadi dasar hukum hakim dalam hal ia akan memberlakukan atau tidak suatu pasal atau suatu ketentuan hukum perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang) manakalah hakim berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman.


Dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUH Dagang itu tidak lagi merupakan suatu Wetboek tetapi suatu Rectboek. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kedudukan KUH Perdata / BW dan KUH Dagang / WvK tetap sebagai undang-undang, sebab BW dan Wvk tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang (Syahrani, 1985, hal.28).

Apabila dilihat dari kenyataan yang ada, maka kiranya tepatlah apa yang ditulis oleh R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa hukum perdata di Indonesia terdiri dari :


  1. Hukum Perdata Adat, hukum ini umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun temurun serta ditaati. Isinya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksud di sini ialah kelompok sosial bangsa Indonesia (Bumi Putra).
  2. Hukum Perdata Eropa, berbentuk tertulis dan berlakunya (untuk saat ini) didasarkan pada Aturan Peralihan (pasal II Aturan Peralihan) UUD 1945.

    Isinya mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan bukan Eropa yang tunduk / menundukkan diri pada ketentuan tersebut.

  3. Hukum Perdata bersifat Nasional ini merupakan produk Nasional, yaitu merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, misalnya Undang-undang Nomor 5/1960 yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA); Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan. (Djamali, 1984, hal. 147).

Suatu hal yang perlu disadari bersama bahwa hingga saat ini masih belum ada hukum perdata nasional secara menyeluruh sebagai satu sistem norma-norma hukum perdata, namun hal tersebut masih dalam usaha mewujudkannya. Itu semua mengandung arti pula bahwa hukum perdata  yang berlaku di Indonesia masih menggunakan dasar hukum pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang dalam proses pengembangannya berdasarkan politik hukum sebagai tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). / BW di Indonesia.


Baca Juga : Penjelasan Hukum Perikatan ( Perjanjian ) Beserta Syaratnya


Sejarah Terbentuknya KUH Perdata

Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata/BW) tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW Belanda dan Code Civil Prancis. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia waktu itu dijajah Belanda, sehingga tidak mustahil di bidang hukum pun banyak produk-produk hukum dari pemerintah penjajah yang berlaku di Indonesia termasuk pula disini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi Belanda sendiri pernah diduduki Prancis beberapa lama waktu lamanya, sehingga juga merasakan adanya pengaruh dari Code Civil Prancis.


Di Prancis sendiri semenjak ± 50 tahun sebelum masehi berlakulah Hukum Romawi Kuno berdampingan dengan Hukum Prancis Kuno. Keduanya saling mempengaruhi. Disamping perkembangannya dapat diketahui bahwa di Prancis berlaku dua hukum, yaitu Hukum kebiasaan Prancis Kuno (ini merupakan pays de droit coustumier/hukum yang tidak tertulis) yang berlaku di daerah Prancis Utara, sedangkan Prancis selatan berlaku hukum romawi yang tertuang dalam corpus luris civilis merupakan hukum tertulis (pays de droit cerit). Corpus luris civilis terdiri atas :


  1. Code Yustiani merupakan kumpulan undang-undang (leges lex) yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi yang dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.
  2. Pandecta ialah kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termashur, misalnya Gaius, Paulus, Ulpianus.
  3. Novelles merupakan Undang-Undang yang dikeluarkan sesudah codex selesai.
  4. Institutiones berisi pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi.

Keadaaan tersebut diatas berjalan cukup lama dan menimbulkan tidak ada kesatuan, hal ini kurang menguntungkan. Menyadari akan keadaan tersebut maka pada abad ke XVII muncul usaha untuk menciptakan kodifikasi hukum agar didapat kesatuan dalam hukum Prancis. Hasilnya, pada awal abad ke XVIII dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa hal. Tahun 1804 berulah berhasil dibentuk kodifikasi hukum perdata Prancis yang disebut Code Civil des Francais berlaku 21 Maret 1804.


Kodifikasi tersebut kemudian di ubah, ditambah di sana-sini dan akhirnya diundangkan kembali dengan sebutan Code Civil Napoleon, tetapi penggunaan istilah tersebut hanya sebentar karena akhirnya kembali disebut Code Civil des Francais. Tahun 1811-1838 diadakan perubahan-perubahan  / penambahan-penambahan atas isi code civil Prancis diseduaikan dengan keadaan di Belanda dan akhirnya dinyatakan secara resmi sebagai kodifikasi resmi (di bidang hukum perdata) di Belanda.


Hal itu dapat terjadi oleh karena Belanda pada waktu itu dijajah Prancis. Pada masa pendudukan Prancis di Belanda telah ada usaha membuat kodifikasi menurut hukum-hukum Belanda kuno tetapi tidak dapat terwujud. Setelah Prancis meninggalkan Belanda maka usaha tersebut semakin digiatkan terbukti pada tahun 1814 dibentuk panitia yang dipimpin Mr. J.M. Kemper yang diberi tugas mempersiapkan rencana kodifikasi hukum Perdata. Tetapi ternyata usaha Kemper  tidak berhasil karena ditolak oleh Perwakilan Rakyat, namun hal itu tidak mengendurkan semangat untuk tetap mewujudkan kodifikasi.


Baca Juga : 6 Pengertian Hukum Pajak Menurut Para Ahli Beserta Fungsinya


Dengan diprakasai oleh Nicolai melalui perencanaan yang matang, kerja keras, maka pada tahun 1829 berhasil dikodifikasikan berbagai undang-undang yang tadinya terpisah-pisah. Ternyata kodifikasi tersebut banyak dipengaruhi pemikiran sarjana Belgia, mengesampingkan pikiran-pikiran bidang hukum  Nederland Selatan (Belanda). Sudah barang tentu hal itu bukan yang dikehendaki.


Tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan dan berakibat Belanda terpisah dari Belgia. Kodifikasi yang telah dibentuk kemudian ditinjau kembali, diadakan perubahan-perubahan disesuaikan dengan keadaan di Belanda. Terakhirnya dengan Koninklijk Besluit 10 April 1838 (S. 1838-12) Kodifikasi hukum perdata (Kitab undang-undang hukum perdata Belanda) dinyatakan berlaku sejak 1 Oktober 1838 (Syahrani, 1985, hal. 16).


Indonesia pada masa itu dijajah oleh Belanda, dan di sini banyak warga Belanda berkarya dengan baik, di bidang Pemerintahan maupun bidang Perdagangan. Selain menjajah dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Politik penjajahan yang diterapkan juga mengandung maksud memberikan perlindungan hukum bagi warganya bahkan orang-orang Eropa yang berada di Indonesia.


(Hindia Belanda) sebagai daerah jajahan Belanda. Untuk pemerintah Belanda telah mempersiapkan langkah-langkah antara lain dibentuk panitia dipimpin Mr. Scholten, untuk memikirkan bagaimana caranya agar kodifikasi di negara Belanda dapat diberlakukan di daerah jajahannya (termasuk pula di Indonesia/Hindia Belanda). Selanjutnya pemerintah mengusulkan Mr. H.L. Wicher, Presiden Hooggerrechtshof (HGH Mahkamah Agung di Hindia Belanda) untuk membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika perlu untuk mengubah/manambah di sana-sini disesuaikan dengan keadaan di Hindia Belanda.


Melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak 1 Mei 1848 Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW dinyatakan berlaku tersebut adalah meneladani Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda (menggunakan asas konkordinansi/concordinansi Beginsel). Mengenai asas tersebut dapat dipelajari pasal 131 Indische Staatsregejing (IS) yang berisi aturan-aturan pemerintahan Hindia Belanda terdiri atas 187 Pasal dan mulai berlaku sejak 1 januari 1926 berdasarkan S. 1925-557.

Dari pasal 131 IS tersebut dapat diketahui pedoman politik hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Berdasarkan S. 1847-23 dapat pula diketahui Kitab Undang-undang hukum perdata/BW hanya berlaku bagi Orang-orang tertentu.


Baca Juga : “Otonomi Daerah” Dasar Hukum & ( Asas – Prinsip )


Atas dasar kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya KUH perdata/BW hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan lain dapat menggunakan KUH Perdata/BW asal mereka telah lebih dulu menundukkan diri S. 1917 No.12 mengenai lembaga penundukan diri, dan sebenarnya hanya ditujukan bagi Bumi Putra, sedangkan golongan Timur Asing hal itu hampir tidak relevan lagi sebab S. 1855 No.79 menyatakan bahwa KUH Perdata/BW berlaku terhadap golongan Timur Asing kecuali hukum keluarga dan hukum waris.


Tahun 1917 golongan Timur Asing dibedakan menjadi dua, yaitu Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, berlakulah KUH Perdata/BW, tetapi diperluas dengan S.1917 Nomor 129, bagi Timur Asing bukan Tionghoa, KUH Perdata/BW berlaku bagi mereka (S. 1855 Nomor 79) Stb. tersebut kemudian diubah oleh S. 1924 No. 556, tanggal 9 Desember 1924, isinya KUH Perdata/BW berlaku bagi mereka kecuali tentang hukum keluarga dan hukum waris.


Bagaimana nasib pasal 131 dan pasal 163 IS serta keadaan yang berlaku sebelum 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka ? pasal 131 dan pasal 163 IS dengan segala konsekuensinya atau IS sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Isi IS satu per satu dinilai apakah masih sesuai atau tidak dengan semangat dan suasana kemerdekaan ???


Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum berlakunya KUH Perdata/BW (sebagai warisan pemerintah Hindia Belanda) di Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian, dapat dicegah kekosongan hukum (Rechts Vacuum) khususnya yang mengatur lapangan Keperdataan. Dengan menyadari kondisi/kemampuan yang ada pada pemerintah sendiri, serta kelemahan yang ada pada KUH Perdata/BW ternyata banyak yang tidak cocok lagi untuk diterapkan, serta sambil menunggu kodifikasi baru sebagai pengganti KUH Perdata/BW,


maka kiranya tepatlah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yaitu membenarkan penerapan KUH Perdata/BW di Indonesia. Secara Yuridis Formal KUH Perdata/BW tetap berkedudukan sebagai Undang-undang, sebab ia tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondisi sekarang ia tidak lagi sebagai KUH Perdata/BW yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan. (Syahrani, 1985, hal.2-28).


Baca Juga :  “Sumber Hukum” Pengertian & ( Macam – Contoh )


  • Perubahan-perubahan Terhadap Berlakunya KUH Perdata/BW

Berlakunya KUH Perdata/BW di Indonesia sejak tahun 1960 mengalami perubahan-perubahan yaitu :

  • Dengan berlakunya UUPA, (Undang-undang Pokok Agraria atau UU No. 5/tahun 1960) yang menyatakan, bahwa semua hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah, kecuali hipotik, dicabut berlakunya dari buku kedua KUH Perdata/BW.
  • Dengan keluarnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No.3 tahun 1963 yang menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa pasal-pasal dari BW. yaitu Pasal : 108, 110, 284 ayat 3 1238, 1460, 1579, 1602 ayat 1 dan 2 1682, karena pasal tersebut dianggap bersikap kolonial, diskriminasi, tidak adil dan tidak sesuai dengan zaman sekarang.

Keterangan :

  1. Pasal 108 dan 110 tentang ketidak wenangan bertindak dari seorang isteri
  2. Pasal 284 ayat 3 tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia asli.
  3. Pasal 1238 yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diajukan di muka hakim jika didahului dengan penagihan tertulis (somasi).
  4. Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang, yang ditentukan ada di tangan pembeli.
  5. Pasal 1579 yang menentukan bahwa sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya.
  6. Pasal 1602 ayat 1 dan 2, mengenai diskriminasi antara orang Eropa dan orang yang bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.
  7. Pasal 1682, yang mengharuskan dilakukannya penghibahan dengan akte Notaris.
  • Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, (UU No. 1 tahun 1974) yang menyatakan, bahwa ketentua perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dengan KUH Perdata/BW, sejauh telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku (pasal 66 UU No. 1/1974). Menurut pasal tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan masih tetap berlaku.

Sistematika KUH Perdata/BW di Indonesia

Apabila ditilik dari sistematikanya, ternyata hukum perdata di Indonesia mengenal dua sistematika :

Sistematika hukum perdata menurut undang-undang yaitu hubungan perdata sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW yang terdiri :

  • Buku I       :  tentang orang (Van personen) yang mengatur hukum perseorangan dan hukum keluarga — diatur (pasal 1 s/d 498)
  • Buku II     :  tentang Benda (van Zaken) yang mengatur hukum benda dan hukum waris — diatur (pasal 499 s/d 1232)
  • Buku III    : tentang Perikatan (Van Verbintenissen) yang mengatur hukum perikatan dan hukum perjanjian — diatur (pasal 1233 s/d 1864)
  • Buku IV    :  tentang pembuktian dan kadaluwarsa, yang mengatur alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum — diatur (pasal 1865 s/d 1993).

Baca Juga : “Norma Hukum” Pengertian & ( Unsur – Contoh – Kelompok )


  • Menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukum perdata material terdiri :
  1. Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (Personen Recht).
  2. Hukum tentang Keluarga/hukum keluarga (Familie Recht)
  3. Hukum tentang harta kekayaan/hukum harta benda (Vermogen Recht).
  4. Hukum Waris (Erfrecht).

Keterangan :

  1. Hukum perorangan mengatur tentang hal-hal diri seseorang
  2. Hukum Keluarga mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari perkawinan
  3. Hukum benda mengatur tentang kekuasaan orang atas benda
  4. Hukum perikatan mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang
  5. Hukum waris mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal.

Demikian Penjelasan artikel diatas tentang Hukum Perdata – Pengertian, Sejarah, Contoh, Sumber & Macamnya semoga bermanfaat bagi pembaca setia DosenPendidikan.Com

Send this to a friend