Hukum Perikatan

Diposting pada

Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan adalah hubungan – hubungan hukum atau kaidah hukum antara 2 orang yang terletak di lapangan vermogen recht ( hukum harta kekayaan ) dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan yang lainnya berkewajiban membayar prestasi.

hukum perikatan

Unsur perikatan sebagaimana definisi tersebut :

  1. Adanya lega (norma hukum)
  2. Adanya para pihak yang disebut subyek hukum
  3. Adanya obyek hukum yang disebut
  4. Adanya sesuatu harta kekayaan atau benda.

Sedangkan definisi perjanjian atau persetujuan (overeenskomst) sebagaimana dijelaskan pasal 1313 BW, arti perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya atau perjanjian atau persetujuan antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya

baca juga : Sumber Hukum


Unsur Perjanjian

  1. Adanya para pihak
  2. Adanya persetujuan
  3. Adanya tujuan yang hendak dicapai
  4. Adanya prestasi
  5. Adanya bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis
  6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian


  • Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 BW menyatakan bahwa “ Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

Sistem terbuka adalah bahwa “ Dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai Undang-Undang bagi mereka sendiri “


  • Asas Konsensualitas

Bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara   para pihak mengenai hal-hal yang   pokok dan tidak memerlukan   sesuatu   formalitas.
Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 BW “ Sahnya suatu perjanjian adalah :

  1. Kata sepakat,
  2. Cakap bertindak,
  3. Sesuatu hal tertentu,
  4. Causa yang halal.

Macam-Macam Perikatan


  • Perikatan Bersyarat (Voorwaardelijk)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu itu timbul.

baca juga : Pengertian Hukum Di Indonesia Menurut Pakar Hukum

Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (opschortende voorwaarde). Contohnya apabila A berjanji pada B untuk membeli mobilnya kalau A lulus dari ujian. Kedua, mungkin untuk memperjanjikan, bahwa suatu perikatan yang sudah akan berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul.


  • Perikatan yang Digantungkan pada Suatu Ketetapan Waktu (Tijdsbepaling)

Perbedaan anatar suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tiadak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek seperti perjanjian-perburuhan,suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan dan lain sebagainya.

baca juga : Pengertian, Bidang Dan Sistem Hukum Di Indonesia


  • Perikatan yang Membolehkan Memilih (Alternatief)

Ini adalah suatu perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uangnya.


  • Perikatan Tanggung-Menanggung (Hoofdelijk atau Solidair)

Suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek.


  • Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi (Deelbare Verbintenis)

Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung apda kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya.

baca juga : Hukum Perdata


  • Perikatan dengan Penetapan Hukuman (Strafbeding)

Untuk mencegah jangan samapai si berhutang dengan mudah sajua melalaikan kewajibannya,dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya.


Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber yaitu :

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan
  2. Perikatan yang timbul dari undang – undang
  3. Perikatan terjadi bukan perjanjian

Azas Kedudukan dalam Hukum Perikatan

  1. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
  2. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
  3. Asas konsensualisme Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

baca juga : Hukum Waris


Hapusnya Perikatan

Hapusnya Perikatan
Menurut ketentuan pasal 1381 KUHP, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

  1. Karena pembayaran
  2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  3. Karena adanya pembaharuan hutang
  4. Karena percampuran hutang
  5. Karena adanya pertemuan hutang
  6. Karena adanya pembebasan hutang
  7. Karena musnahnya barang yang terhutang
  8.  Karena kebatalan atau pembatalan
  9. Karena berlakunya syarat batal
  10. Karena lampau waktu

Demikianlah artikel dari dosenpendidikan.co.id menenai Hukum Perikatan – Pengertian, Asas, Kedudukan, Macam, Dasar Hukum, Hapusnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan