Pengertian Orde Baru – Latar Belakang, Tujuan, Masa & Kebijakan – DosenPendidikan.Com – Dalam proses peralihan kekuasaan pasca G 30 S/PKI menempatkan Jenderal Soeharto sebagai tokoh utama.

Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution melantiknya sebagai Pejabat Presiden RI tanggal 12 Maret 1967 dan Soeharto dikukuhkan menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum MPRS V tanggal 27 Maret 1968, kekuasaan Negara berada di tangan Jenderal Soeharto dan Orde Baru pun lahir.

Latar Belakang Orde Baru

Baca Cepat tampilkan

Orde baru sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno “Orde Lama” dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto.

Orde baru lahir sebagai upaya untuk:

Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Orde Baru menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika yaitu adanya pemisahan kekuasaan di pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Presiden Soeharto memulai pemerintahan Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah tak selalu dapat diselesaikan dengan mulus, seperti keadaan perekonomian yang semakin terpuruk pada masa orde baru. Keterpurukan yang terjadi ketika Soeharto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun.

Kebijakan politik ekonomi disusun oleh pemerintah yang bertujuan semata – mata hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.

Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”.

Oleh sebab itu, saya sebagai penulis ingin meneliti bagaimana proses politik ekonomi yang terjadi pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto pada masa itu, dengan mengambil referensi dari berbagai sumber, dan menganalisis kejadian – kejadian yang terjadi pada pemerintahan Soeharto yang masih ada kaitannya dengan pemerintahan di era reformasi sekarang ini.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Sistem politik Orde Baru disokong oleh lima undang-undang Politik yaitu: undang-undang No.1/1975 “Pemilu”, udang-undang No. 2/1975 “susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Udang-undang No. 3/1975 “partai politik dan golkar”, undang-undang No. 5/1985 “Referendum” dan undang-undang No. 8/1985 “Ormas”.

Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri

Membuat konsensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta konsesus mengenai cara-cara melaksanakan consensus utama dengan tujuan untuk meraih stabilitas nasional.
Penyerderhanaan partai politik, selama orde baru hanya ada dua partai yaitu: partai persatuan pembangunan (fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti) dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo) serta Golongan Karya (Golkar).
Keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran Hankam dan Sosial, peran ABRI dikenal dengan dwifungsi ABRI.
Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (p4) Presiden Soeharto mengenukakan gagasan Ekaprasetia Pancakarsa pada tanggal 12 April 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4. Mengadakan penentuan pendapat rakyat “Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri

Secara resmi Indonesia kembali menjadi Anggota PBB pada tanggal 28 Desember 1966.
Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
Persemian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

Baca Juga : Pengertian Peradaban Menurut Para Ahli

Kebijakan Bidang Ekonomi

Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25-30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun.
Memperoleh pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia.
Linberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya, inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980.
Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980.

Kebijakan Bidang Pertanian

Intensifikasi yang dikenal dengan Pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.
Diversifikasi yaitu usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui system tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.

Kebijakan Bidang Industri

Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antar wilayah di Nusantara, misalnya program satelit palapa.
Mengembangkan industri pertanian.
Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.
Perkembangan industri galangan kapal di Suarabaya yang dikelola oleh PT. PAL Indonesia.
Pengembangan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia. Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.

Kebijakan Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan

Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September, pemerintah menginginkan sebagi pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain ialah Janur Kuning.
Pemerintah mendukung kirap remaja Indonesia yaitu: Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana “Mbak Tutut” sejak tahun 1989, mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting Departemen Penerangan mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui undang-undang pokok pers No 12 tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.

Baca Juga : Kerajaan Kediri

Keberhasilan Orde Baru

Kemajuan dalam bidang transportasi dapat menghubungkan antara kota dengan kota.
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi proses produksi dan tenaga kerja.
Tersalurnya hasil prosuksi ke wilayah kota lainnya.
Masuknya penduduk dari berbagai wilayah dan kebudayaan, sehingga dapat melahirkan proses akultrasi di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut.
Pemusatan dan persebaran sumber daya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat beberapa daerah yang mulai berkembang menjadi daerah pusat pertmbuhan di luar wilayah Pulau Jawa. Pusat-pusat pertumbuhan itu antara lain berada di Arun (NAD), Bontang (Kalimantan Timur), Soroako (Sulawesi Selatan), Temabga Pura (Papua).

Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ini menjadi salah satu faktor untuk persebaran sumber aya manusia dari Pulau Jawa ke daerah-daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan penduduk pada suatu wilayah, terutama di daerah kawasan padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta.

Perubahan tata ruang

Suatu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan selalu mengalami perkembangan baik bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif. Pertumbuhan yang bersifat kualitatif berkaitan erat dengan peningkatan mutu kehidupan sebagai akibat semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif berkaitan dengan peningkatan jumlah dan keragaman kebutuhan hidupsejalan dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan berbagai bentuk kegiatan usahanya, berpengaruh besar terhadap kebutuhan lahan. Oleh karena itu, pertumbuhan itu dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tata ruang dari wilayah pusat pertumbuhan itu.

Perkembangan ekonomi

Pusat pertumbuhan yang mengalami perkembangan dengan pesat, mempengaruhi perekonomian penduduknya. Misalnya, pemekaran kota baik.

Tingkat keamanan dalam negeri meningkat.

Dalam bidang ekonomi terlihat adanya Perkembangan GDP perkapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

Baca Juga : Historiografi Adalah

Kesuksesan swasembada pangan.
Tingkat pengangguran menurun.
Kesuksesan dalam program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Kesuksesan dalam bidang pendidikan yaitu menjalankan program Gerakan Wajib Belajar.
Kesuksesan Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
Kesuksesan transmigrasi.
Kesuksesan program KB.
Kesuksesan dalam menangani permasalahan pendidikan yaitu, memerangi buta huruf.
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Rakyat merasa aman dan sejahtera.
Politik luar negeri yang bebas aktif terlaksana dengan baik (Indonesia aktif di organisasi internasional seperti;
ASEAN, OPEC, OKI, dll)

Kegagalan Orde Baru

Ketidakseimbangan ketiga lembaga pemerintah yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau tidak adanya chech and balance pada pembagian kekuasaan pemerintah dimana lembaga eksekutif menguasai negara, sehingga kedua lembaga lainnya tidak menjalankan tugasnya akibat dari itu, tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merajarela karena lembaga yudikatif tidak memiliki kekuasaan. Akibat dari ini, terjadi pemerintahan yang bersifat diktator, otoriter, dan absolutisme. (Lembaga kepresidenan terlalu dominan).
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius (PETRUS)”.
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
Meningkatnya jumlah kriminalitas.
Krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
Implementasi HAM yang masih rendah.
Lembaga peradilan yang masih kurang independen

Baca Juga : Teks Proklamasi

Pemerintahan Orde Baru dikatakan menyimpang dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 serta memakai sistem ekonomi kapitalisme yang tidak adil

Sebab hal ini dipandang sebagai hal yang bersifat separatisme politis yang berarti suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.

Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai. Telah ada gerakan separatis yang damai di Quebec, Kanada selama tiga puluh tahun terakhir, dan gerakan yang damai juga terjadi semasa perpecahan Cekoslowakia dan Uni Soviet. Singapura juga lepas dari Federasi Malaysia dengan damai.

Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Ini termasuk kelompok Basque ETA di Perancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, IRA di Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Libération du Québec pada 1960-an. Kampanye gerilya seperti ini juga bisa menyebabkan perang saudara seperti yang terjadi di Chechnya.

Peraturan perekonomian pada masa pemerintahan orde baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila seperti yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 mencantumkan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan berdasarkan individual melainkan kemakmuran seluruh warga Indonesia.

Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan hal itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa sehingga rakyat ditindas. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan orde baru adalah sistem kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Baca juga : Perlawanan Rakyat Maluku

Masalah Nasional Yang Dihadapi Orde Baru

Berbagai krisis
Krisis Finansial / Moneter/ Ekonomi

Krisis finansial asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia yang melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu meyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pada masa ini pondasi ekonomi Indonesia sangat rapuh.

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor bank yang baik.

Tapi banyak perusahaan Indonesia yang meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut — level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat.

Pada Juli, Thailand megambangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan Septemer. Moody’s menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi “junk bond”.

Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul pada neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar, yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, tapi ini tidak cukup. Suharto dipaksa mundur pada pertengahan 1998 dan B.J. Habibie menjadi presiden.

Pada masa orde baru, ekonomi di Indonesia sangat kacau. Ditunjukkan dengan Dunia Perbankan dilanda kredit macet yang parah, Pelaku-pelaku ekonomi panik dan sehingga tidak dapat menentukan keputusan yang benar, sehingga dalam kinerja dunia usaha mengalami pasang surut, akibatnya banyak pengangguran dan diperburuk dengan Laju inflasi yang terus meningkat.

Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:

Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
Industrialisasi, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).
Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Baca Juga : Pahlawan Nasional

Krisis hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.

Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Krisis politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.

Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Krisis kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

Pengertian Dan Tujuan Gerakan Reformasi

Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama menjadi ketatanan perikehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan perikehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Reformasi adalah gerakan moral yang bertujuan untuk menata perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berda-sarkan Pancasila, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Akibat dari pemerintahan yang dilanda banyaknya keretakan pada pemerintahan itu tersendiri (Krisis politik, Krisis hukum, Krisis ekonomi, Krisis sosial dan Krisis Kepercayaan). Gerakan reformasi adalah Gerakan yang berskala nasional oleh gerakan generasi muda (terutama mahasiswa dan pelajar) pada tanggal 21 Mei 1998 yang isinya merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Tujuan Dari Gerakan Reformasi tersebut antara lain:

Memaksa turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya.
Menentang Masa Orde Baru dan menuntut adanya reformasi.
Terbentuknya pemerintahan baru yang mengutamakan adanya reformasi yang tentunya menyejahterakan rakyat.
Menuntut turunnya Presiden dan dibubarkan kabinet VII, bukan dilakukan reshuffle karena ditakutkan adanya pemerintahan lagi seperti pada masa Orde Baru.
Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde Baru.
Melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.
Menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Demikianlah pembahasan mengenai Pengertian Orde Baru – Latar Belakang, Tujuan, Masa & Kebijakan semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.