Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli

Oleh Diposting pada

11 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli, Penyebab, Dampak, Cara Mengatasi, Jenis & Faktor – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Kemiskinan yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian menurut para ahli, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.

Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli

Pengertian Kemiskinan

Baca Cepat tampilkan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenauhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli

Berikut ini terdapat beberapa pengertian kemiskinan menurut para ahli, terdiri atas:

  1. Soerjono Soekanto

kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Hukum Dan Rukun Wakaf

  1. Gillin dan Gillin

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana

  1. BAPPENAS

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

  1. Reitsma dan Kleinpenning

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material.

  1. Suparlan

Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

  1. Friedman

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.

  1. Faturachman dan Marcelinus Molo

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

  1. Ellis

Kemiskinan adalah sebuah gejala multidimensional yang bisa dikaji dari dimensi ekonomi dan sosial politik.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Hari Besar Nasional Dan Internasional

  1. Levitan

Kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

  1. Hall dan Midgley

Menyatakan kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

  1. Syaifuddin

Membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut dan sebagai gejala relatif. Cara berpikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) Struktural.

Penyebab Kemiskinan

Berikut ini terdapat beberapa penyebab kemiskinan, terdiri atas:

  • Laju pertumbuhan penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

  • Angka pengangguran tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tindak kejahatan, pengemis dan lain-lain.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Stratifikasi Sosial

  • Tingkat pendidikan yang rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah.

  • Bencana alam

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yaang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain. Akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karenaa kehilangan harta.

  • Distribusi yang tidak merata

Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas da berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

Dampak Kemiskinan

Berikut ini terdapat beberapa dampak dari kemiskinan, terdiri atas:

  1. Kriminalitas meningkat

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan.

  1. Angka kematian yang tinggi

Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kemtian pada masyarakat miskin.

  1. Akses pendidikan tertutup

Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat mskin tidaak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karenaa kurangnya pendidikan membuat merekaa tidaak bisa bersaaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Tujuan Tanam Paksa

  1. Pengangguran semakin banyak

Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

  1. Munculnya konflik di masyarakat

Rasa kecewa ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbaagai tindakan anarkis.

Cara Mengatasi Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan indonesia telah ddilkukan dan menempatkan penangulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan di jabarkan lebih rinci dalam rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintahan daerah dalam pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan Milenium. Strategi Nasional pembangunan kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.

Selain itu sekitar 60 % pemerintah kabupaten/kota telah membentuk komite penanggulangan kemiskinan daerah (KPKD) dan menyusun startegi penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain :

1. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan :

  1. Penyediaan sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah langkah sumber air bersih
  2. Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal
  3. Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan insttrumen Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitaisasi industri

3. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain:

  1. Pendidikan gratis sebagi penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu
  2. Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Letak Geografis Indonesia

Jenis-Jenis Kemiskinan

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis kemiskinan, terdiri atas:

  • Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

  • Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

  • Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

  • Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Indikator Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Norma Agama

Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini:

1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123).

Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

  1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437).

Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todaro, 1997: 437-438):

Pendapatan Per Kapita

di mana:

YPer Kapita     =    Pendapatan per kapita

Yt               =    Pendapatan pada tahun t

Popt            =    Jumlah penduduk pada tahun t.

Variabel pendapatan dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknay penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya.

  1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Ideologi Kapitalisme

Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah.

Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memeliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melaui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik.

Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik. Adapun pos pengeluaran pembangunan untuk investasi sumber daya manusia maupun investasi fisik dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Pos Pengeluaran Pemerintah Untuk Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Fisik

Investasi Sumber Daya Manusia Investasi Fisik
1.    Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga

2.    Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja

3.    Agama

4.    Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

 1.    Industri

2.    Pertanian dan Kehutanan

3.    Sumber Daya Air dan Irigasi

4.    Tenaga Kerja

5.    Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah, dan Koperasi

6.    Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika

7.    Pertambangan dan Energi

8.    Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi

9.    Pembangunan Daerah dan Transmigrasi

10.  Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

11.  Kependudukan dan Keluarga Berencana

12.  Perumahan dan Pemukiman

13.  Hukum

14.  Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

15.  Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

16.  Keamanan dan Ketertiban Umum

17.  Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan

Sumber: Statistik Keuangan Daerah (BPS Propinsi NTT, 2004).

  • Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Tarian Daerah 34 Provinsi Beserta Gambar dan Asal Daerahnya

  • Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia. Pos pengeluaran pembangunan untuk investasi fisik ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di atas.

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai.

Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat.

Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah.

Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002: 88-89). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut:

  1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah.

Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat.

Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : 20 Contoh Teks Eksplanasi Beserta Strukturnya [LENGKAP]

Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan pejelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

  1. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penerntu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

  1. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004).

Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

  1. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan.

Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semkin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

  1. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasiliats Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga.

Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi

Demikianlah pembahasan mengenai 11 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli, Penyebab, Dampak semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂